JAKARTA - Pengembangan energi panas bumi di Indonesia terus dipandang sebagai bagian penting dari transisi energi bersih.
Namun di balik potensinya yang besar, sektor ini masih menghadapi tantangan serius dari sisi biaya dan risiko. Kondisi tersebut membuat keterlibatan negara dinilai krusial untuk memastikan proyek panas bumi tetap berjalan berkelanjutan.
Energi panas bumi memiliki keunggulan sebagai sumber energi baseload yang stabil dan rendah emisi. Meski demikian, tahapan awal pengembangannya memerlukan investasi besar dengan ketidakpastian tinggi. Hal ini menjadi alasan mengapa mekanisme pasar saja dinilai belum cukup menopang pengembangan panas bumi.
Berbagai pihak menilai negara perlu hadir lebih aktif dalam fase awal proyek. Kehadiran tersebut diharapkan mampu menurunkan beban risiko yang ditanggung pengembang. Dengan begitu, minat investasi di sektor panas bumi dapat terus tumbuh.
Tantangan Biaya dan Risiko Eksplorasi
Tahap eksplorasi menjadi fase paling menantang dalam pengembangan panas bumi. Proses ini membutuhkan modal besar tanpa kepastian hasil. Risiko kegagalan yang tinggi membuat banyak investor bersikap sangat berhati-hati.
Direktur Utama Geodipa Energy, Yudistira Yunis, menjelaskan bahwa biaya eksplorasi panas bumi tergolong mahal. Bahkan untuk satu sumur eksplorasi saja, dana yang dibutuhkan bisa mencapai jutaan dolar Amerika Serikat. Ketidakpastian hasil eksplorasi menjadi faktor utama tingginya risiko tersebut.
"Masalah risiko juga tinggi di panas bumi. Kami kalau ingin melakukan eksplorasi itu biayanya cukup mahal antara USD5 juta–USD8 juta satu sumur," ujar Yudistira.
Keterbatasan Mekanisme Pasar
Karakteristik panas bumi membuatnya sulit sepenuhnya mengandalkan mekanisme pasar. Biaya awal yang besar berpotensi menekan kelayakan finansial proyek. Kondisi ini dapat menghambat pengembangan meski potensi energinya sangat besar.
Menurut Yudistira, tanpa intervensi kebijakan, proyek panas bumi berisiko stagnan. Beban biaya eksplorasi sering kali tidak sebanding dengan kemampuan investor. Hal ini terutama terjadi pada tahap awal sebelum cadangan terbukti.
Padahal, panas bumi memiliki keunggulan sebagai energi bersih yang stabil. Keunggulan tersebut menjadikannya aset strategis dalam bauran energi nasional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif.
Peran Negara sebagai Penyangga Risiko
Pemerintah dinilai perlu mengambil peran sebagai penyangga risiko dalam pengembangan panas bumi. Peran ini terutama dibutuhkan pada fase eksplorasi. Dengan dukungan negara, proyek panas bumi dapat menjadi lebih bankable.
Yudistira menyebutkan bahwa saat ini negara mulai hadir melalui skema pembiayaan dan pembagian risiko. Langkah tersebut bertujuan meringankan beban pengembang. Dengan demikian, minat investasi diharapkan dapat meningkat.
"Pemerintah sudah siapkan pendanaan infrastruktur untuk pengembangan panas bumi, dan pemerintah akan sharing sampai dengan 50 persen risiko," kata dia.
Optimalisasi Nilai Tambah Panas Bumi
Pengembangan panas bumi tidak seharusnya hanya berfokus pada produksi listrik. Sumber daya ini memiliki potensi nilai tambah yang lebih luas. Pemanfaatan tersebut dapat memperkuat keekonomian proyek secara keseluruhan.
Yudistira menilai pendekatan ekonomi panas bumi perlu diperluas. Selain listrik, panas bumi dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan lain. Pendekatan ini membuka peluang diversifikasi pendapatan.
"Pengembangan panas bumi tidak perlu hanya untuk listrik. Kami mencoba menggali pemanfaatan mineral, air panas, sampai pupuk," ujar Yudistira.
Panas Bumi dan Arah Transisi Energi
Diversifikasi pemanfaatan panas bumi dinilai dapat mengurangi ketergantungan pada tarif listrik. Hal ini membuat proyek lebih tahan terhadap fluktuasi ekonomi. Sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
Pendekatan tersebut juga memperkuat peran panas bumi sebagai penggerak ekonomi hijau. Pemanfaatan sumber daya domestik menjadi nilai strategis tambahan. Panas bumi tidak hanya menjadi sumber energi, tetapi juga sumber pertumbuhan ekonomi.
Diskusi mengenai panas bumi menegaskan bahwa transisi energi tidak sekadar mengganti sumber energi fosil. Proses ini juga mencakup pengelolaan risiko dan biaya secara adil. Keseimbangan peran antara negara dan pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan.